0
0
Jakarta, ibukotanews.com. – Narasi “Indonesia Gelap” yang belakangan marak di media sosial dan dibawa dalam sejumlah aksi unjuk rasa menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Pernyataan ini dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata bangsa dan justru menimbulkan keresahan publik serta potensi gangguan terhadap stabilitas nasional.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa situasi nasional masih berada dalam kondisi yang stabil dan kondusif. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan normal, pusat-pusat perbelanjaan ramai dikunjungi masyarakat, dan daya beli tetap terjaga. Menurutnya, narasi “Indonesia Gelap” lebih bersifat provokatif daripada menyuarakan realitas yang ada.
“Masyarakat tidak perlu terpancing. Narasi seperti ini hanya menimbulkan kegaduhan psikologis yang tidak sejalan dengan realitas,” ungkap Hasan dalam pernyataannya.
Ia juga menekankan bahwa penyampaian kritik seharusnya dilakukan secara konstruktif, dengan menawarkan solusi dan fakta, bukan dengan menyebar ketakutan tanpa dasar. Ia menyebut gerakan tersebut lebih menyerupai agitasi dibandingkan aspirasi publik yang membangun.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, yang melihat ada motif tertentu di balik munculnya gerakan tersebut. Ia menilai narasi tersebut sangat mungkin digerakkan oleh kepentingan asing yang ingin melemahkan kemandirian Indonesia, khususnya dalam hal kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
“Ketika Indonesia bangkit, pihak asing selalu berusaha menghambat. Kita harus sadar bahwa isu ini tidak tumbuh secara organik dari rakyat, melainkan hasil rekayasa pihak luar yang ingin mengganggu kemandirian bangsa,” tegas Addin.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi turut merespons kemunculan tagar #IndonesiaGelap yang digaungkan dalam aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa. Ia menegaskan bahwa gambaran kelam yang disampaikan melalui aksi dan media sosial tersebut sangat tidak sesuai dengan kondisi objektif negara saat ini.
Prasetyo menilai bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, namun ia mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan menjunjung etika dan tanggung jawab kebangsaan.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi dan transisi pemerintahan yang damai, narasi-narasi yang tidak berdasarkan fakta dikhawatirkan hanya akan memperkeruh suasana dan menjauhkan publik dari semangat persatuan. Kesadaran kolektif untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
